oleh

Catat, Ini 12 Call Center Pengaduan THR di Tangsel

Tangerang7.com, Serpong Utara – Pemerintah Kota Tangerang Selatan membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko ini bertujuan untuk melayani informasi dari pekerja atau buruh industri yang tidak mendapatkan haknya menjelang Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah.

Posko tersebut beroperasi sampai H-1 Lebaran nanti. Posko Pengaduan THR berdiri di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Jalan Raya Melati Mas, Jelupang, Serpong Utara. Guna memudahkan pelapor, instansi terkait menyediakan layanan melalui sambungan seluler.

Berikut 12 call center pengaduan THR di Kota Tangsel:
1. Rohidin 081779093509
2. Siswanto 081315178871
3. Endang Wahjuningsih 08129285825
4. Abdurahman 081315596169
5. M. Nuhlodi 082113108618
6. Mohamad Oji 085966463511
7. Much Rezky 08995821072
8. Ronald Rudiansyah 087864812818
9. Doli Tejabaskara 087771437611
10. Ade Triyadi Sudarmadji 08988988806
11. Delvi Soetisna 081383412349
12. Deni Anggara 087888306795

Selain menerima pengaduan, tim Dinas Ketenagakerjaan juga ditugaskan melakukan pemantauan. Tim ini merumuskan, mengembangkan, dan menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan terkait THR.

“Jadi, bagi pekerja yang tidak mendapatkan hak THR, silakan datang dan lapor ke pelayanan kami,” kata Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel Yantie Sari, belum lama ini.

Menurutnya, ada enam poin yang diatur sebagaimana amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2016 tentang THR. Di antaranya THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang punya masa kerja satu bulan atau lebih.

Kemudian, pekerja punya hubungan kerja dengan pengusaha dalam masa waktu tertentu atau tidak tertentu. Besaran THR pekerja yang masa waktu tugasnya 12 bulan atau lebih secara berturut-turut diberikan sebanyak satu bulan nominal upah.

“Besaran upah bagi pekerja yang masa tugas satu bulan secara terus menerus atau kurang dari 12 diberikan secara proporsional. Dengan perhitungan masa kerja dikali satu bulan upah dibagi 12,” tandas Yantie.

Ada juga aturan bagi pekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, di mana upah satu bulan dihitung. Pekerja yang punya masa kerja 12 bulan atau lebih, upah sebulan dihitung rata-rata selama setahun sebelum hari raya keagamaan.

Pekerja yang punya masa kerja kurang dari 12 bulan, upah sebulan dihitung rata-rata yang diterima per bulannya. “THR paling lambat diberikan sepekan sebelum hari raya keagamaan (H-7),” jelas Yantie.

Apabila pengusaha terlambat atau sama sekali tidak memberikan THR, maka dapat dikenai sanksi sesuai Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Berkenaan dengan hal tersebut, hendaknya membayarkan THR tepat waktu,” pungkas Yantie. (rls/srh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya