oleh

Caleg Terpilih Wajib Laporkan Harta Kekayaan Paling Lambat 29 Mei

Tangerang7.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau calon anggota legislatif terpilih untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi mereka yang tidak melaporkan harta kekayaannya, KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik.

Laporan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi mereka yang terpilih di pemilu 2019. Hal ini tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Anggota KPU Viryan Aziz mengatakan, caleg terpilih wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada KPU sebagai syarat pelantikan.

“Coba saja pemenang terpilih kalau berani tidak melaporkan harta kekayaannya akan dapat risikonya,” ujarnya seperti dilansir Kompas.id, Selasa (21/05/2019).

Pada Pasal 37 PKPU tersebut menyatakan, dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Setelah itu, tanda terima pelaporan tersebut wajib disampaikan kepada KPU paling lambat tujuh hari setelah diterbitkannya keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Selain KPU, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah sebelumnya juga mengingatkan agar calon terpilih segera menyampaikan LHKPN ke KPK. Imbauan tersebut disampaikan untuk mengantisipasi potensi menumpuknya pelaporan menjelang batas akhir waktu yang ditentukan.

Saat ini, KPK telah membuka layanan penyampaian LHKPN hingga 29 Mei 2019. Pelayanan juga tetap dibuka pada hari Sabtu dan Minggu. Nantinya, petugas KPK juga akan menangani penerimaan dan pemeriksaan, sekaligus konsultasi jika dibutuhkan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai, pelaporan LHKPN sebagai syarat pelantikan perlu diberikan agar para pejabat negara taat melaporkan harta kekayaannya. Syarat itu sekaligus diharapkan bisa menciptakan efek teguran yang kuat bagi para caleg. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya