oleh

Bupati Tawarkan 30 Lahan, BPOM Masih Belum Cocok

TIGARAKSA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kabupten Tangerang belum memiliki kantor resmi. Pemerintah Kabupaten Tangerang memfasilitasi kantor BPOM dengan meminjam-pakaikan tanah milik pemerintah daerah setempat. Setidaknya, ada 30 bidang tanah yang menjadi pilihan atau opsi.

Kepala Kantor BPOM Kabupaten Tangerang Wydia Savitri mengatakan, pihaknya masih melakukan optimalisasi. Ada beberapa lokasi yang sudah disurvei, namun belum ada yang layak untuk ditempati. Ia menyebutkan, lahan rata-rata memungkinkan untuk dipakai, hanya saja bangunan sudah tidak terawat. Dipakai para pemulung atau untuk tempat tinggal sementara oleh masyarakat.

“Setelah koordinasi dengan Pak bupati (Ahmed Zaki Iskandar), disampaikan sebanyak 30 lahan untuk bisa kami survei mana yang layak untuk dipinjamkan. Kami masih survei beberapa lokasi karena kebanyakan lahan kecil dan bangunan kurang layak untuk dipakai,” ujar Wydia kepada Tangerang7.com, Minggu (18/11/2018).

Sampai saat ini BPOM Kabupaten Tangerang terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang. “Siapa tahu masih ada lahan lain yang bisa suatu saat dihibahkan ke BPOM sebagai bentuk dukungan Pemda Tangerang,” tandas Wydia.

Di sisi lain, ia mengaku kegiatan rutin BPOM tidak terhambat. Pengawasan keamanan pangan siap saji di sekolah dan pasar-pasar rutin dilaksanakan. Hal ini guna mencegah penggunaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.

“Kegiatan rutin lainnya adalah pengawasan ke sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Kami juga pernah adakan kegiatan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait keamanan pangan dan tolak penyalahgunaan obat untuk 38 SMP,” ucap Wydia.

Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tangerang Fahmi Faisuri mengatakan, pemerintah daerah punya misi memfasilitasi siapa pun yang menggunakan tanah pemda yang tidak terpakai. Hal terpenting adalah penggunaan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

“Selagi kami dapat memfasilitasi, maka kami fasilitasi. Yang penting sesuai aturan. Daripada tanah pemda tidak optimal, maka kami optimalkan untuk kepentingan umum,” ujar Fahmi. (srh/srh)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya