oleh

Bupati Tangerang Instruksikan Petugas Tilang Pelanggar Jam Operasional Truk

Tangerang7.com, Tangerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menerapkan aturan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang bertonase berat sejak 14 Desember 2018 lalu.

Di mana, truk pengangkut tanah, pasir, dan batu hanya boleh beroperasi di ruas jalan wilayah Kabupaten Tangerang pada pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB. Hal itu termaktub dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018.

Lebih dari satu tahun berlalu. Namun, sopir kendaraan angkutan barang bertonase berat seolah tak jera, meski personel dinas perhubungan maupun polisi memberikan sanksi tilang. Truk terutama pengangkut tanah masih kerap seliweran pada siang hari di kabupaten berjuluk kota seribu industri itu.

Tidak hanya menentang aturan. Kendaraan bertonase berat kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas hingga menelan korban jiwa. Pada 14 Januari 2020 misalnya, dua santriwati Pondok Pesantren Al Hasaniyah, Teluknaga, Suci Melati dan Ade Nurhayati, mengalami luka parah usai terlindas truk pengangkut tanah.

Kejadian itu tepat di depan eks Gedung BNP2TKI Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Suryadarma, Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, sekitar pukul 10.30 WIB. Truk datang dari arah Teluknaga menuju ke arah Tangerang Kota. Akibatnya, Suci harus kehilangan tiga jari kaki kanan. Sebab, tiga jari kaki kanan warga Kedaung, Kota Tangerang ini terpaksa diamputasi.

15 Januari 2020, ratusan santri Pondok Pesantren Al Hasaniyah pun menggelar aksi solidaritas dan sempat menutup Jalan Raya Bojong Renged. Para santri menuntut pemerintah daerah setempat untuk menerapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 dengan baik.

Saat itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menemui massa. Bahkan, orang nomor satu di Kabupaten Tangerang ini naik ke mobil komando peserta aksi dan menyampaikan sikap tegas pemerintah daerah terhadap pelanggar aturan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang bertonase berat.

Pemerintah daerah setempat pun terus mencari solusi terbaik guna efektifitas aturan tersebut. Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar rapat koordinasi Forkopimda untuk membahas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018, Senin (20/1/2020). Pada kesempatan itu, Zaki menginstruksikan personel dinas perhubungan dibantu polisi lalu lintas untuk memberikan sanksi tegas terhadap sopir bandel.

Hadir pada rapat di Pendopo Bupati Tangerang itu Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Inf Parada Warta Nusantara Tampubolon, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Hariyanto, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ferdy Irawan, dan Kabag Ops Polresta Tangerang Kompol Dodid Prastowo.

“Kali ini akan dilakukan penindakan tegas bagi para pelanggar perbub nomor 47 ini, bahkan bisa dengan melakukan penilangan bagi pelanggar,” kata Zaki dalam keterangan tertulis.

Adapun rapat koordinasi, lanjut dia, guna mencari solusi, termasuk mempersiapkan perparkiran khusus kendaraan yang telanjur masuk wilayah Tangerang dan penambahan petugas di lapangan. Dia menegaskan, penerapan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 tidak main-main.

“Mudah-mudahan dengan terlaksananya acara ini kita dapat masukan dan solusi untuk lebih tegas dalam penerapan perbup nomor 47 ini,” ucap Zaki. (rls/t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya