oleh

Bawaslu: Pegawai Negeri Jangan Sembarangan Nge-Like Status Facebook

Tangerang7.com, Serpong– Bagi Anda yang suka nge-like status orang di Facebook, sebaiknya kini berhati-hati. Jika tidak, bisa-bisa berurusan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebab, dengan ikut berkomentar, membagikan dan nge-like status orang lain saja, bisa dianggap kampanye.

Peringatan ini berlaku untuk pegawai negeri. Tapi jika masyarakat biasa yang melakukannya dan masuk kategori ujaran kebencian, kepolisian yang akan bertindak.

Ketua Bawaslu Banten Didi M Sudih mengatakan, berhubung kampanye sudah mulai dilakukan sejak 23 September 2018, maka Bawaslu Banten maupun Kota Tangsel langsung mengamati dan mengawasi setiap akun media sosial di seluruh wilayah Banten.

“Kan ada 10 akun media sosial resmi yang dilaporkan atau didaftarkan secara resmi masing-masing pasangan calon. Nah, bagaimana mengawasi akun yang tidak terdaftar ini. Di sinilah tugas Bawaslu,” kata Didi yang ditemui Tangerang7.com, usai acara sosialisasi netralitas ASN di Serpong, Rabu (06/02/2019).

Menurut Didi, Bawaslu melakukan pengamatan setiap akun yang diindikasi menyebar kampanye untuk capres-cawapres nomor urut 01 maupun 02. Terutama mereka yang berstatus pegawai negeri.

“Jangan sembarangan. Nge-like status orang saja bisa ditindak, apalagi ikut membagikannya, komentarin, bisa ditindaklanjuti. Itu namanya temuan,” kata Didi.

Menurutnya, potensi pelanggaran itu ada di akun media sosial yang tidak didaftarkan. Didi mengaku pihaknya menggandeng tim cyber Mabes Polri untuk melacaknya.

“Yang kita pantau atau diawasi, apakah menghina atau menyerang calon atau akun lain. Apakah berkata kasar atau menjelek-jelekkan calon lain. Bisa diproses, karena masuk ranah hatespeech tadi,” tandasnya.

Khatib Dilarang Menggiring Opini

Selain aparatur sipil negara (ASN), Didi juga meminta agar khatib di setiap masjid tidak gegabah dalam memberikan ceramah. Khatib dilarang menggiring atau mendorong orang lain untuk memilih atau tidak memilih capres tertentu, maupun calon peserta pemilu.

“Tapi kalau ajakan agar masyarakat tidak golput, tidak masalah,” katanya.

Ditanya kenapa khatib juga bisa ditindak mengingat isu berbau agama ini sangatlah sensitif, Didi mengaku, pihaknya menjalankan aturan yang ada.

“Tidak boleh seorang khatib menggiring jemaah untuk memilih maupun tidak memilih pasangan calon tertentu saat berkhotbah. Sudah ada aturannya, kita tidak asal bertindak,” tandasnya.

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, Didi mengaku akan menggandeng Kementerian Agama mensosialisasikan hal tersebut. (sam/t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya