oleh

Bapenda Kabupaten Tangerang Hapus Denda Administrasi PBB P2

Tangerang7.com, Tigaraksa – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang memberikan insentif pembebasan sanksi denda administrasi kepada wajib pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) di tengah situasi pandemi saat ini.

Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengungkapkan, insentif ini berupa pembebasan sanksi denda administrasi ini hingga 31 Agustus 2020.

“Kami harapkan dengan adanya insentif ini, masyarakat bisa lebih semangat untuk membayarkan pajaknya meskipun di tengah situasi pandemi saat ini,” kata Soma.

Soma mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. “Informasikan kepada masyarakat yang lain karena pajak yang kita bayarkan digunakan sepenuhnya untuk membiayai roda pemerintahan di Kabupaten Tangerang dan sebagian digunakan untuk membiayai kebutuhan anggaran kesehatan dan jaring pengamanan sosial serta penanggulangan dampak ekonomi dalam memerangi covid-19. Semoga masyarakat yang biasanya tidak bayar PBB dengan alasan belum punya uang untuk menanggung dendanya dan lain-lain dengan adanya kebijakan penghapusan denda administrasi ini bisa meningkatkan minat masyarakat untuk membayar PBB,” ujar mantan Camat Pagedangan ini.

Sementara itu, Kabid PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tangerang Dwi Chandra Budiman menambahkan, insentif penghapusan denda atau sanksi administrasi denda PBB dalam masa pandemi ini merupakan salah satu amanat dari pemerintah pusat, provinis, dan Bupati Tangerang.

“Covid-19 ini dampaknya menghantam semua lapisan. Bukan hanya kalangan tertentu, tapi hampir semua kalangan terkena dampak dan itu yang menjadi pertimbangan kami dalam memberikan insentif tersebut,” katanya.

Menurut Dwi, ini adalah kesempatan yang bisa digunakan para wajib pajak, yang biasanya enggan membayar pajak karena dendanya, dengan adanya penghapusan denda ini bisa menjadi kesempatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Dwi mengatakan, penurunan pendapatan PBB pada April turun sekitar 26 persen dan untuk BPHTB penurunannya sekitar 50 persen.

Berbagai kemudahan dan inovasi pun dilakukan Bapenda, seperti salah satunya dengan pelayanan online tanpa tatap muka. Pembayaran pajak pun sudah bisa melalui Bukalapak, Tokopedia, BJB, kantor pos, Alfamart, dan Indomaret.

“Untuk wajib pajak yang berkonsultasi bisa melalui email. Pada dasarnya PBB maupun BPHTB pelayanannya sudah online sejak sebelum ada covid-19,” ujar Dwi. (rls/t7/set)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya