oleh

Audit Penyalur Tenaga Kerja Outsourcing Harus Diperketat

Tangerang7.com, Tangerang – Praktik curang yang dilakukan yayasan penyalur tenaga kerja alih daya (outsourcing) di berbagai daerah industri kian marak dan terkesan sulit diberantas. Sebab, instansi terkait tidak melakukan audit secara berkala dan pengawasan internal perusahaan lemah.

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mengungkapkan, tiap kunjungan kerja ke daerah industri banyak aduan negatif soal praktik yayasan penyalur tenaga kerja, termasuk di wilayah Tangerang. “Jumlahnya banyak sekali. Mereka kayak mafia yang luar biasa biadab,” kata Marinus dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4/2019).

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan diatur secara khusus beberapa jenis pekerjaan kerja, yakni meliputi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), serta outsourcing. Pengaturan PKWT dan outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan dapat disebut sebagai upaya mewujudkan pasar kerja yang fleksibel di Indonesia.

Namun demikian, Marinus belum mengetahui secara pasti apakah yayasan yang kerap melakukan pungutan liar ini mengantongi izin atau justru yayasan buram alias abal-abal. Yayasan tersebut terang-terangan meminta uang kepada calon tenaga kerja yang ingin mendapat pekerjaan di pabrik.

Modusnya, yayasan itu bekerja sama dengan orang dalam perusahaan, seperti personalia dalam menjalankan praktik kecurangan. Jika calon pekerja menanyakan langsung ke pabrik tersebut, jawaban yang diterima tidak ada lowongan. Namun jika melalui yayasan, calon pekerja bisa mendapatkan pekerjaan dengan memberikan uang muka kepada yayasan tersebut.

“Ada yang bayar Rp7,5 juta untuk buruh pabrik. Itu banyak sekali di Tangerang. Ini menjadi persoalan sendiri yang terus disampaikan kepada saya,” ujar politisi PDIP ini.

Marinus mengatakan, pemerintah sangat tegas dalam memberantas praktik curang perusahaan penyalur tenaga kerja. Hanya saja, audit secara berkala oleh instansi terkait di daerah dan pengawasan di tingkat internal perusahaan tersebut perlu ditekankan kembali.

“Dari sisi regulasi harus diaudit, sebenarnya PT ini klasifikasi usahanya apa dan seterusnya,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat membenarkan masih marak praktik kecurangan dengan modus rekrutmen karyawan melalui yayasan penyalur tenaga kerja. Rata-rata pungutan yang diambil yayasan untuk calon karyawan perusahaan mencapai Rp5 juta. Belum lagi, nantinya dipotong per bulan yang jumlahnya fariatif mulai dari Rp300 hingga Rp500 ribu.

“Sayangnya mereka yang masuk dan bekerja melalui yayasan takut untuk melapor karena ada ancaman pemecatan,” kata Mirah.

Sebenarnya, lanjut dia, yayasan penyalur kerja diperkenankan untuk mengutip uang kepada calon pekerja. Biasanya pungutan awal itu digunakan yayasan untuk membayar formulir tes dan biaya tes kesehatan untuk bekerja di perusahaan. Praktik seperti ini biasanya banyak terjadi di kawasan industri yang tersebar di Indonesia.

“Yayasan penyalur tenaga kerja tidak diperkenankan untuk memungut sejumlah uang dan menjanjikan calon pekerja langsung diterima bekerja di perusahaan,” tegas Mirah.

Ia mengatakan, keberadaan lembaga itu harus mendapat izin dari Dinas Tenaga Kerja, serta harus memiliki nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan perusahaan-perusahaan pemberi kerja. Lembaga penyalur tenaga kerja resmi yang terbukti melakukan penipuan harus mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Sedangkan yayasan “abal-abal” akan langsung diserahkan kepada polisi sebagai kasus tindak pidana penipuan.

“Ini gampang ditindaknya, tempatnya juga biasa di ruko-ruko. Yang jadi persoalan disnaker mau atau tidak menindaknya,” ujarnya.

Agar tidak ada lagi korban penipuan berkedok rekrutmen karyawan, ASPEK meminta pihak terkait untuk memperketat pengawasan. Biasanya yayasan berkedok penyalur tenaga kerja abal-abal memasang iklan di media sosial.

“Harus ada sifat reaktif atau sidak kepada yayasan yang dicurigai yayasan bodong, serta jangan menunggu laporan,” pungkas Mirah. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya