oleh

Alamat Tak Sesuai tapi Menang Tender Proyek DLH Kota Tangerang

Tangerang7.com, Tangerang – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2017 di sejumlah daerah. Termasuk di Kota Tangerang.

Temuan tersebut didapat berdasarkan riset menggunakan metode potential fraud analysis yang dilakukan ICW. Berdasarkan data yang diperoleh Tangerang7.com, ICW memberi skor merah pada tender-tender proyek di Kota Tangerang yang tinggi potensi kecurangannya.

Tender proyek dengan skor merah tersebut antara lain dimenangkan oleh CV KB, PT SM, PT CS, PT ML, CV SAE, PT AMG, PT AAU, PT AK, PT SPS. Nilai kontrak yang dimenangkan pada tender-tender proyek tersebut bervariasi, mulai ratusan juta rupiah sampai belasan miliar.

Beberapa perusahaan pemenang tender dengan skor merah ICW ini ternyata memiliki alamat domisili perusahaan yang berbeda alias tak sesuai dengan lokasi kantor sebenarnya. Sebut saja misalnya CV KB.

Data pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), perusahaan ini beralamat di Griya Berkah Insani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Namun setelah ditelusuri, alamat yang tercantum lengkap seperti data pada LKPP itu bukanlah alamat kantor CV KB. Tangerang7.com mendapati alamat tersebut merupakan alamat sebuah rumah warga biasa yang berada di dalam kompleks perumahan.

Tidak ada aktivitas layaknya kantor dilihat dari luar rumah tersebut saat Tangerang7.com mendatangi alamat CV KB pada 23 Februari 2019. Si empunya rumah pun tak keluar ketika pintu pagar diketuk.

Rumah yang dijadikan alamat CV KB ini ternyata sudah bertahun-tahun dihuni oleh keluarga Nuri. Informasi ini disampaikan Asmat, warga setempat yang pernah menjabat ketua RT di perumahan itu.

Saat Tangerang7.com menyebut nama direktur CV KB, Asmat mencoba mengingat-ingat. Kata dia, dahulu memang rumah itu dihuni pasangan suami istri yang namanya mirip dengan nama direktur CV KB. Namun Asmat mengaku sudah lama sekali, jauh sebelum rumah dihuni keluarga Nuri.

“Kalau tidak salah dulu pernah ada. Cuma sekarang nggak tahu keberadaannya, sudah lebih dari lima tahun ditempati Pak Nuri,” kata Asmat.

Meski tak ditemukan keberadaannya sesuai alamat, pada Desember 2018 lalu CV KB memenangkan tender proyek pengadaan barang senilai hampir Rp 1 miliar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Engkos Zarkasyi meyakini, pengadaan barang yang dilakukan pihaknya tak bermasalah. “Barangnya ada kok,” kata Engkos kepada Tangerang7.com.

Sebelumnya, Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) Khalid Mustafa menyarankan pelaksana pengadaan barang dan jasa lebih mewaspadai titik lemah atau risiko yang berpotensi menimbulkan dampak hukum atau pidana. Terutama dalam pemilihan penyedia barang dan jasa.

Menurut Khalid, ada beberapa indikator yang bisa berpotensi menimbulkan dampak hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di antaranya yakni alamat penyedia barang/jasa yang tidak sesuai kondisi sebenarnya serta praktik ‘pinjam bendera’.

Penyedia barang dan jasa yang menggunakan alamat palsu pada dokumen perizinannya, jelas merupakan bentuk pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan praktik ‘pinjam bendera’ berpotensi menimbulkan pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan ‘bendera’ perusahaan.

“Titik lemah penyedia barang dan jasa lainnya yakni tidak fokus pada pemenuhan persyaratan dan kualifikasi serta sering mengganggu pelaksanaan pekerjaan apabila tidak lulus menjadi pemenang pelelangan,” ujar Khalid dalam keterangan tertulis yang diterima Tangerang7.com, 21 Februari 2019. (kam/t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya