oleh

Ada Laporan Jual Beli Kamar, Kepala Rutan Jambe Dicopot

Tangerang7.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mencopot Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan. Melalui surat nomor : PAS.KP.04.01-70 tertanggal 28 Maret 2019, Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami resmi mencopot pejabat tersebut setelah adanya laporan ke Ombudsman tentang dugaan jual beli kamar tahanan.

Dalam surat yang ditujukan ke Kakanwil Kemenkum HAM Banten tersebut antara lain berbunyi “Menonaktifkan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang, Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang dan petugas yang terlibat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.”

Selanjutnya Dirjen PAS mengangkat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Rutan Kelas I Tangerang dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Tangerang, serta memerintahkan Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk melakukan langkah-langkah penertiban dan penanganan atas terjadinya pungutan liar dalam rutan di Jalan Pacing Raya, Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang tersebut.

Langkah Sri Puguh Budi Utami mencopot Kepala Rutan Kelas I Tangerang atau dikenal dengan nama Rutan Jambe itu dinilai tepat. Kebijakan itu dikeluarkan setelah Ombudsman menerima pengaduan dari keluarga salah satu tahanan yang menyebutkan diminta Rp15 juta oleh sesama penghuni rutan.

Sebanyak Rp6 juta digunakan untuk mendapatkan kamar atau sel selepas masa pengenalan lingkungan dan sisanya untuk mengurus yang lain.

Pengamat kebijakan publik Syafuan Rozi memberi apresiasi langkah tegas Ditjen PAS mencopot pejabat di Rutan Jambe. Kebijakan pencopotan itu adalah sanksi moral bagi pejabat yang melakukan pelanggaran etika.

“Untuk dugaan tindak pidana, serahkan saja kepada penegak hukum, sehingga hukuman bagi pejabat yang bersangkutan cukup berat. Ditambah kewajiban mengembalikan apa yang diterima,” ujar Syafuan, Rabu (10/04/2019).

Menurut Syafuan, dugaan jual beli di Rutan Jambe ini adalah pukulan berat bagi Ditjen PAS yang belum lama menghadapi kasus serupa.

Parlemen Senayan juga mengapresiasi langkah tegas Sri Puguh Budi Utami mencopot pejabat di Rutan Kelas I Tangerang.

“Kami mengapresiasi. Itu langkah tegas yang diambil oleh Dirjen PAS. Tidak boleh ada jual beli kamar tahanan. Itu sangat tidak pantas dilakukan,” kata Taufiqulhadi, anggota Komisi III DPR RI seperti dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (10/4/2019).

Meski demikian, kata dia, Dirjen PAS perlu lebih mengetatkan pengawasan kepada pegawai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rutan. Hal ini untuk mencegah adanya praktik serupa di dalam lapas dan rutan. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya