oleh

Ada 46 Caleg Mantan Koruptor, 6 Nyaleg di Banten

Tangerang7.com, Tangerang – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo melontarkan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal caleg mantan koruptor. Jokowi menyatakan ada caleg yang diajukan Partai Gerindra merupakan mantan koruptor. Dia kemudian meminta Prabowo untuk memberikan tanggapannya.

Pertanyaan itu disampaikan Jokowi dalam ajang debat calon presiden dan calon wakil presiden yang disiarkan langsung di televisi Kamis (17/01/2019) tadi malam. Jokowi melontarkan pertanyaan itu dengan mengutip data dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Prabowo menjawab bahwa pencalonan anggota legislatif tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Menurut dia, kalau rakyat tidak mau memilih, maka jangan dipilih. “Kalau hukum mengizinkan dan rakyat menghendaki dia (silakan dipilih),” kata Prabowo.

Berdasarkan data yang dihimpun Tangerang7.com dari ICW, terdapat 46 caleg eks napi koruptor diajukan 12 partai politik. Partai Gerindra tercatat memang mengajukan 6 caleg. Namun ini bukan merupakan yang terbanyak, jumlah terbanyak berada di Partai Golkar dengan 8 caleg eks koruptor.

Kemudian Partai Hanura 5 caleg, Partai Demokrat 4 caleg, PAN 4 caleg, Partai Berkarya 3 caleg, Partai Perindo 2 caleg, PKPI 2 caleg, Partai Garuda 2 caleg, PDIP 1 caleg, PBB 1 caleg, PKS 1 caleg.

Dari 46 caleg tersebut, 6 di antaranya adalah caleg di Provinsi Banten. Mereka adalah Desy Yusandi (DPRD Banten), Agus Mulyadi R (DPRD Banten), Heri Baelanu (DPRD Kabupaten Pandeglang), Dede Widarso (DPRD Kabupaten Pandeglang), Jhony Husban (DPRD Kota Cilegon) dan Bahri Syamsu Arief (DPRD Kota Cilegon).

MA Membolehkan

Para mantan napi koruptor berpeluang ikut kembali pileg 2019 gara-gara Mahkamah Agung kembali membuka peluang dengan mengabulkan 12 gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks napi kasus korupsi mendaftar sebagai caleg.

Menurut juru bicara MA, Suhadi, majelis hakim mengabulkan permohonan uji materi karena hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Sebab, ada klausul dalam aturan KPU yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif tak boleh berasal dari mantan narapidana kasus korupsi. Sementara, klausul serupa tidak tertera dalam Undang-Undang Pemilu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar masyarakat tidak memilih caleg yang memiliki rekam jejak pernah berbuat korupsi. Oleh sebab itu, KPK mendukung rencana KPU yang ingin memublikasikan nama caleg eks napi koruptor itu.

“Mereka berhak tahu siapa yang akan mereka pilih agar tidak salah pilih,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah. Lembaga antirasuah juga mewanti-wanti publik agar memilih caleg tidak berdasarkan iming-iming uang.

Dengan memilih caleg yang memiliki rekam jejak baik, katanya lagi, akan membantu untuk menurunkan jumlah pelaku korupsi dari latar belakang DPR dan DPRD. Di dalam catatan lembaga antirasuah hingga saat ini, tercatat ada 69 orang yang sudah diproses oleh KPK. Sedangkan dari latar belakang DPRD, tercatat ada 149 orang. (t7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya