oleh

8.464 Pegawai Non ASN Pemkot Tangsel Jadi Peserta BPJS TK

“Dibiayai melalui APBD Kota Tangsel sejak 2017 silam”

Tangerang7.com, Pondok Aren – Sebanyak 8.464 pegawai bukan aparatur sipil negara atau non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sejak dua tahun lalu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, implentasi dari peraturan itu adalah telah terdaftarnya sebanyak 8.464 pegawai non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Dibiayai melalui APBD Kota Tangsel sejak 2017 silam,” ujar Benyamin dalam kegiatan Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan, di Titan Centre, Bintaro, Pondok Aren, Jumat (22/11/2019).

Menurut dia, keikutsertaan pekerja rentan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk konkret Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Kami ingin semua pegawai memiliki perlindungan sosial sebagai perlindungan diri dalam bekerja. Ini juga dalam menjalankan amanat undang-undang,” kata Benyamin dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis menyebutkan, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim antara lain kecelakaan kerja sebanyak 37 kasus dengan nilai Rp592 juta dan kematian sebanyak 26 kasus dengan nilai Rp624 juta.

Ilyas pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menerbitkan peraturan wali kota untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawai non ASN dan seluruh pekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

“Semoga hal ini dapat segera diikuti oleh seluruh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten lainnya di Indonesia,” pungkas dia. (rls)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya