oleh

246 Desa di Kabupaten Tangerang Diduga Selewengkan Dana Desa

Tangerang7.com, Tigaraksa – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Senin (11/11/2019).

Pelaporan ihwal dugaan pengerjaan program desa yang tidak sesuai prosedur itu disampaikan oleh Organisasi Penimbang Hukum (OPH).

“Laporan ini merupakan tindak lanjut dari temuan kami di lapangan, yang mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan program yang menggunakan dana desa,” kata Ketua OPH Anri Situmeang, sebagaimana dikutip Tangerang7.com dari Merdeka.com pada Selasa (12/11/2019).

Anri menyebutkan, dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut karena dalam pelaksanaan program yang menggunakan dana desa sebesar Rp17,2 miliar itu dilakukan oleh pihak ketiga berbentuk badan usaha perseroan terbatas (PT).

“Dugaan penyimpangannya sangat jelas, karena dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Desa, seharusnya dikelola secara swakelola. Namun pada kenyataannya, dikelola oleh pihak ketiga dan ini memakan dana hingga Rp17 miliar lebih,” ujar dia.

Dilakukan Secara Kolektif

Anri menuturkan, dana sebesar Rp17 miliar lebih itu merupakan hasil patungan 246 desa dengan modus pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada perangkat desa. Dengan besaran hingga Rp70 juta per desa.

“Dana Rp70 juta per desa yang diikuti oleh 246 desa se-Kabupaten Tangerang merupakan anggaran yang fantastis, yang pelaksanaan kegiatannya menyalahi aturan karena dikelola oleh pihak ketiga atau perusahaan,” jelas dia.

Anri mencontohkan, seperti pada salah satu program, perpustakaan desa yang dikelola oleh CV Digta Media, program tersebut mendapat anggaran Rp10 juta per desa. Namun pada kenyataannya, perpustakaan yang sudah dianggarkan Rp10 juta tersebut tidak efektif.

Tak hanya item perpustakaan desa saja yang terbentur aturan swakelola, beberapa item lainnya pun dikelola oleh pihak ketiga atau perusahaan.

“Yang menjadi problem kami, seharusnya program ini terbuka untuk masyarakat desa tersebut, karena Dana Desa rohnya dilakukan oleh swakelola masyarakat, dari masyarakat desa untuk desa,” tegas Anri. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya