oleh

125 Ribu Warga Tangsel Masih Tergolong Miskin

Tangerang7.com, Setu – Angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan masih tinggi. Sebanyak 125 ribu jiwa penduduk kota ini tergolong tidak mampu. Hal itu diketahui saat Rapat Koordinasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM), di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Kecamatan Setu, Selasa (23/4/2019).

Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel Wahyunoto Lukman mengatakan, rapat koordinasi bertujuan untuk membahas hasil konsultasi publik tingkat kelurahan, karena ada masukan baru. Sehingga data terbaru tersebut akan menjadi acuan untuk dikirim ke Kementerian Sosial. Ia memastikan, sebelum penetapan data dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tidak hanya itu, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan juga turut dilibatkan.

Keterlibatan sejumlah OPD terkait sangat penting mengingat ada banyak program pemerintah, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Di antaranya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Subsidi Bahan Bakar Gas.

“Kita libatkan semua untuk verifikasi dan validasi data, bahkan pendamping PKH yang melihat langsung data yang terverifikasi. Kita berupaya menjaring seluruh keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah,” ujar Wahyu dalam keterangan tertulis.

Ia mengakui masih ada warga yang terlewatkan hanya karena terkendala administrasi kependudukan. Ada pula yang tidak terkover lantaran tinggal di tanah-tanah kosong dan berpindah-pindah lokasi, sehingga luput dari pendataan.

“Pada tahun 2018 di Tangsel ada 125 ribu jiwa dari 35 ribu KK yang masuk kategori miskin. Yang diintervensi PKH (Program Keluarga Harapan) 8.257 KK untuk kuota tahun 2019 sebesar 1,8 juta rupiah satu tahun,” jelas Wahyu.

Selain itu, ada dalam bentuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penerima manfaat BPNT pada tahun 2019 sebanyak 13.083 KK, dengan nilai Rp110 ribu per bulan. Bantuan ini dalam bentuk beras dan telur. Lalu, 1.000 KK tercatat sebagai penerima manfaat Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu). Pemerintah Provinsi Banten mengucurkan dana Rp800 ribu per tahun untuk tiap penerima manfaat Jamsosratu.

“Jadi, total program bantuan dengan data miskin yang ada di Tangsel baru setengahnya mendapat program bantuan. Kita di Tangsel sedang berupaya membuat program bantuan sosial yang dalam bentuk kartu jaminan seperti ini,” kata Wahyu.

Adapun bentuk bantuan langsung sudah dilaksanakan, seperti bantuan untuk disabilitas, lanjut usia, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Basis Data Terpadu (BDT) diklaim lebih baik dan program lebih tepat sasaran. “Mudah-mudahan pelaksanaan PKH yang tepat waktu dan tepat sasaran ini mampu mengendalikan laju inflasi daerah,” ucap Wahyu.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi dalam urusan verifikasi dan validasi BDT sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Verifikasi dan validasi BDT Kota Tangsel dilakukan secara berkesinambungan sejak tahun 2017. Di mana proses verifikasi dan validasi mulai tahapan musyawarah kelurahan hingga kunjungan rumah ke rumah tangga sasaran untuk wawancara. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dilaporkan ke Pusat Data dan Informasi Kemensos.

“Saya minta Dinas Sosial bisa mengupas apa saja persoalan dan kebutuhan dalam 125 ribu jiwa warga miskin ini. Sehingga masing-masing dinas bisa intervensi apa yang akan kita lakukan melalui program APBD,” ujar Airin. (rls/srh)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya